RIAU24.COM - MEMPURA — Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota MPR/DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I. Kegiatan tersebut dinilai tidak hanya memperkuat nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga menjadi ruang strategis menyuarakan aspirasi daerah secara langsung kepada wakil rakyat di pusat.

Sosialisasi yang mengangkat materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika itu berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Senin (9/2/2026).

Dalam sambutannya, Syamsurizal menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung program strategis pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci utama agar pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami mendukung penuh program-program strategis pemerintah pusat. Harapan kami, program tersebut terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak,” ujarnya.

Namun, di balik dukungan tersebut, Wakil Bupati Siak juga memanfaatkan momentum kehadiran anggota DPR/MPR RI untuk menyampaikan kondisi riil keuangan daerah. Ia menitipkan aspirasi penting terkait tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini masih menjadi beban berat bagi Kabupaten Siak.

“Melalui Pak Hendri Munif, kami menitipkan pesan kepada Menteri Keuangan agar tunda salur DBH Kabupaten Siak senilai Rp489,8 miliar dapat segera ditransfer secara penuh,” pinta Syamsurizal.

Ia menjelaskan, tunda salur DBH tersebut berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan daerah, termasuk keterlambatan penyelesaian tunda bayar sejumlah kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Saat ini Kabupaten Siak masih mengalami tunda salur DBH untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 dengan total sekitar Rp489,8 miliar lebih. Kondisi ini tentu memberatkan arus kas daerah,” tegasnya.

Syamsurizal berharap aspirasi tersebut dapat dikawal oleh para anggota DPR RI Dapil Riau I, sehingga dana yang menjadi hak daerah bisa segera disalurkan. Dengan demikian, roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Siak dapat berjalan optimal tanpa hambatan.

Kegiatan tersebut ditutup dengan diskusi interaktif terkait penguatan nilai-nilai kebangsaan serta komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga sinergi pembangunan nasional.(Lin)