RIAU24.COM - Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis (18 Desember) kembali menegaskan klaimnya bahwa ia tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk memerintahkan serangan militer di wilayah Venezuela.

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kritik atas cakupan dan legalitas operasi Amerika Serikat yang semakin meluas di kawasan tersebut.

Berbicara di Ruang Oval, Trump menepis pertanyaan tentang perlunya otorisasi dari Kongres jika AS akan menargetkan kartel narkoba di wilayah Venezuela.

Berikut pernyataannya.

Ketika ditanya secara langsung apakah para anggota parlemen akan dimintai pendapat sebelum mengizinkan serangan darat terhadap kartel narkoba, Trump mengatakan dia, tidak keberatan memberi tahu mereka tetapi bersikeras bahwa itu bukan masalah besar.

Dia juga menyarankan bahwa memberikan pengarahan kepada Kongres dapat membahayakan operasi, dengan mengatakan bahwa politisi membocorkan informasi seperti saringan.

"Saya tidak keberatan memberi tahu mereka, tetapi Anda tahu, itu bukan masalah besar," kata Trump.

"Saya tidak perlu memberi tahu mereka," klaim Presiden AS itu.

Komentar tersebut muncul di tengah kampanye militer AS yang agresif yang telah melibatkan beberapa serangan udara dan laut terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di Karibia dan Pasifik timur sejak September.

Operasi-operasi ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 99 orang dan memicu perdebatan sengit di Washington mengenai legalitas operasi tersebut.

Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh Washington menggunakan perdagangan narkoba sebagai dalih untuk upaya yang lebih luas dalam menggoyahkan atau menggulingkan pemerintahannya, tuduhan yang dibantah oleh pemerintahan Trump.

Para pejabat AS bersikeras bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan narkoba yang bertujuan untuk menghentikan aliran narkoba ke Amerika Serikat.

Apa yang tertulis dalam Konstitusi AS?

Berdasarkan Konstitusi AS, presiden menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, tetapi Kongres memegang wewenang eksklusif untuk secara resmi menyatakan perang.

Para ahli hukum mencatat bahwa presiden dapat memerintahkan serangan militer terbatas tanpa persetujuan Kongres dalam kondisi tertentu, terutama jika tindakan tersebut dibingkai sebagai tindakan defensif atau terbatas cakupannya.

(***)