Dibangga-banggakan, Program Unggulan Jokowi Ini Ternyata Tidak Efektif Menurut BPKP
RIAU24.COM - Program tol laut yang diandalkan pemerintah Jokowi, hingga tahun keempat pelaksanaannya, ternyata dinilai belum optimal. Ini karena disparitas harga antara kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia hanya mampu dikurangi 10-15 persen.
Menurut paparan Koalisi masyarakat yang tergabung dalam Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP), hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan menunjukkan proyek tol laut berada pada skala kurang dari 75 persen atau tidak efektif.
Penurunan harga itu rata-rata hanya terjadi di kota-kota pelabuhan yang disinggahi kapal-kapal tol laut. Padahal kota-kota ini telah banyak dilayani kapal niaga swasta.
Di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terisolasi (3T) yang menjadi sasaran utama proyek, BPKP juga menemukan disparitas harga masih sangat tinggi, berkisar antara 40 persen hingga di atas 100 persen. Ini karena keterbatasan angkutan pelayaran rakyat, moda transportasi darat, dan akses jalan darat ke wilayah-wilayah tersebut
"Alih-alih menguntungkan pengusaha kecil dan menengah, tol laut justru menguntungkan perusahaan ekspedisi besar," ujar Ketua Presidium BPKP Rusmin Effendy, seperti dilansir rmol.co .
Pasalnya, perusahaan-perusahaan itu memborong slot kontainer di kapal-kapal tol laut yang disubsidi negara dan kemudian menjual jatah kontainer itu dengan tarif lebih mahal daripada tarif subsidi.
"Inilah jahatnya perusahaan-perusahaan ekspedisi besar. Mereka memborong slot kontainer di kapal-kapal tol laut yang disubsidi negara. Setelah itu mereka menjual jatah kontainer itu dengan tarif lebih mahal daripada tarif subsidi," beber Rusmin di Jakarta.
Padahal, sambung dia, dengan tarif angkut yang lebih murah 50 persen daripada kapal niaga swasta, kapal tol laut semestinya dimanfaatkan oleh pengusaha kecil dan menengah, terutama yang berada di kawasan timur Indonesia.
Selain itu, menurut Rusmin, muatan balik kapal tol laut pun jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan muatan berangkat, yakni pada kisaran kurang dari 5 persen.
Tidak adanya sentra-sentra industri di kawasan timur juga dicermatinya menjadi faktor penyebab kecilnya muatan balik kapal-kapal tol laut.
Rusmin menyimpulkan, semua itu terjadi karena kebijakan proyek tol laut tak terkoordinasikan baik dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah.***
