RIAU24.COM -  Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menanggapi dingin hasil survei yang dirilis lembaga riset PolMark. Hal itu terkait elektabilitas dua pasangan calon jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sebelumnya, dalam rilis surveinya di Surabaya, Selasa (5/3/2019), CEO PolMark, Eep Saefullah Fattah mengatakan elektabilitas capres petahana dalam posisi tak aman. Menurutnya, elektabilitas capres petahana mentok di angka 40 persen.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua TKN, Johnny G Plate enggan mengomentari hasil survei PolMark tersebut. Ia justru mempertanyakan posisi politik PolMark.

"Tanya sama PolMark, itu kesimpulan dia apa dasarnya. Itu kan kepentingan PolMark, tanya sama PolMark saya tidak mengomentari keputusan PolMark," kata Plate di kompleks parlemen, Rabu 6 Maret 2019 kemarin.

"Lembaga survei harus non-partisan. Nah dia partisan apa bukan, tanya sama dia, bukan ke kita," tambahnya, dilansir cnnindonesia.

Lebih lanjut, Plate mengatakan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas Jokowi unggul 20 persen lebih dari rivalnya. Ia menconthkan hasil survei dari LSI Denny JA terbaru menunjukan Jokowi-Ma'ruf mendapat dukungan sebanyak 58,7 persen.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku tidak yakin dengan hasil lembaga survei yang menyebut Jokowi unggul jauh dari Prabowo.

Fahri mengingatkan eskalasi Pilkada DKI Jakarta ketika survei mayoritas menyebut elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama unggul jauh dari Anies Baswedan.

Fahri menilai hal itu terjadi karena calon pemilih sungkan menyebut pilihannya kepada surveyor sehingga hasil survei mereka berbeda jauh dari rekapitulasi resmi.

PolMark Indonesia dalam hasil surveinya menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 40,4 persen dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 25,8 persen suara. Survei dilakukan di 73 daerah pemilihan (dapil) sejak Oktober 2018 sampai Februari 2019.

Meski unggul, CEO sekaligus Founder PolMark Eep Saefulloh Fatah menyebut posisi petahana belum benar-benar aman. Sebab, perolehannya belum dapat melampaui angka 50 persen.

Kondisi tersebut, kata Eep, membuat Jokowi seakan-akan sedang 'dihukum' publik. Padahal, Jokowi telah menampakkan diri atau 'kampanye' sejak menjadi Presiden 2014 silam. ***