RIAU24.COM -  Koordinator Hononer K2 Indonesia Bhimma kembali menyoroti kebijakan pemerintah zaman Jokowi yang tebang pilih dan janggal soal hukum dan aturan netralitas. Ini 

Dia mencontohkan guru agama Islam di Semarang yang nyata-nyata mendukung Jokowi dan berpose salam satu jari malah tidak ditindak. Sementara nasib enam guru honorer di Banten. Hanya karena mendukung pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Sandiaga dan berpose salam dua jari langsung dipecat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Padahal status mereka bukan guru aparatur sipil negara (ASN).

"Aneh sekali, dan baru rezim ini yang mengambil tindakan di luar akal sehat," kata Bhimma, guru honorer K2 merangkap operator sekolah di Jawa Barat melansir JPNN, Minggu 24 Maret 2019.

Bhimma yang juga ketua umum PROPAS (Pro Prabowo-Sandi) K2 Indonesia ini mengungkapkan, seuruh barisannya mengecam penyalahgunaan kewenangan kekuasaan dalam memperlakukan enam guru honorer di Banten. Kebijakan itu dinilai tidak manusiawi, kurang bijaksana dalam menentukan suatu keputusan.

"Kepala dinasnya tidak merasakan bagaimana posisi nasib honorer sepertii apa. Satu sisi mempunyai tanggung jawab besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sisi lainnya, honorer harus bisa bertahan mencukupi kebutuhan anak istri dan keluarganya," beber Bhimma.

Kepala Disdikbud Banten yang memecat enam guru honorer dinilai terlalu arogansi. Dia tidak melihat efek daripada memutuskan pemecatan sepihak. Tidak ada kebijakan memberi kesempatan dan peringatan sama sekali kepada enam guru honorer tersebut.

"Kami seluruh honorer geram dengan perlakuan rezim ini. Kami mendoakan enam guru honorer yang dipecat SMA Negeri 9 Kab. Tangerang Provinsi Banten mendapat solusi terbaik. Semoga BPN Prabowo-Sandi dan Advokasi Honorer Indonesia bisa memberikan perlindungan hukum," ujarnya.

"Kebebasan berpendapat dan menentukan pilihan di rezim ini terus dikebiri. Demi solidaritas dan loyalitas sesama honorer kami siap mengerahkan massa honorer ke Banten," sambung Bhimma.