RIAU24.COM -  Rabu 14 Agustus 2019, Pemerintahan Pakistan masih menahan diri atas konflik yang ditimbulkan India. Seperti diketahui India mencabut status otonomi khusus di Kashmir yang disengketakan, sehingga menuai pro dan kontra.

Dilansir dari Okezone, Pakistan sudah mengirim surat ke Dewan Keamanan (DK) PBB. Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi menyebut India melakukan tindakan agresif yang melanggar hukum internasional.

zxc1

"Dengan sengaja merusak status Jammu dan Kashmir yang disengketakan secara internasional. Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Tetapi India tidak seharusnya salah mengartikan sikap menahan diri kami sebagai kelemahan,” tulis Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi dalam suratnya sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (14 Agustus 2019).

"Jika India memilih untuk menggunakan lagi penggunaan kekuatan, Pakistan akan diwajibkan untuk merespons, dalam pembelaan diri, dengan semua kemampuannya," sambungnya. Menimbang implikasi yang berbahaya Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi meminta pertemuan 15 DK PBB digelar.

zxc2

Hanya saja belum ada titik terang apakah 15 negara DK PBB menanggapi permintaan itu dan apakah salah satu anggota badan itu juga perlu membuat permintaan resmi. Pakistan sendiri menyatakan bahwa usulnya sudah mendapat dukungan China untuk langkah ini.

Sedangkan Polandia adalah presiden Dewan Keamanan untuk Agustus. Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz menyebut kepada wartawan di PBB pada Selasa bahwa dewan telah menerima surat dari Pakistan dan "Akan membahas masalah itu dan mengambil keputusan yang tepat".

Sebagai informasi Kashmir terbagi antara India, yang memerintah Lembah Kashmir yang padat dan wilayah yang didominasi Hindu di sekitar Kota Jammu; Pakistan, yang mengontrol irisan wilayah di barat; dan China, yang memiliki daerah dataran tinggi berpenduduk sedikit di utara.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres sudah meminta Pakistan dan India menahan diri dari segala langkah yang dapat memengaruhi status khusus Jammu dan Kashmir. Guterres mengaku prihatin dengan laporan pembatasan di wilayah Kashmir yang dikontrol India.

Pasukan penjaga perdamaian PBB telah dikerahkan di Kashmir sejak 1949 untuk mengamati gencatan senjata antara Pakistan dan India di Kashmir dan Jammu.