"Nah kalau KPK dilemahkan dengan revisi, bisa-bisa korupsi di Indonesia bisa bikin kolaps perekonomi Indonesia dan kemiskinan makin menjadi-jadi. Kemudian bagaimana membangun ketahanan pangan dan energi serta negara menguasai sumber daya alamnya?" jelasnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau seluruh elemen, mulai dari elite politik, rektor, dosen, guru, dan tokoh agama mendukung gerakan ultimatum mahasiswa dan masyarakat memberi tenggat waktu Joko Widodo mengeluarkan Perpu UU KPK yang direvisi.

"Jika tidak juga di-Perppu sesuai tenggat waktu yang ditentukan, kita bergerak dukung gerakan mahasiswa kepung gedung MPR -DPR serta istana," tandasnya.