Meski Dikecam, Trump Tetap Merilis Rencana Perdamaian Timur Tengah

Kelompok Islam garis keras Palestina, Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, juga menolak kesepakatan yang katanya bertujuan "melikuidasi proyek nasional Palestina". PBB mengatakan tetap berkomitmen pada solusi dua negara berdasarkan perbatasan yang diberlakukan sebelum perang 1967, ketika Israel merebut Tepi Barat dan Gaza.

Seorang juru bicara Sekretaris Jenderal António Guterres mengatakan, PBB menginginkan kesepakatan damai berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian bilateral. Kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem mengatakan proposal itu mempertimbangkan bentuk apartheid.

Dikatakan Palestina akan diturunkan "ke kantong-kantong kecil, tertutup, terisolasi, tanpa kendali atas kehidupan mereka".

Organisasi Peace Now Israel mengatakan rencana itu "sama sekali terpisah dari kenyataan seperti yang menarik".

"Rencananya lampu hijau bagi Israel untuk mencaplok permukiman dengan imbalan negara Palestina yang berlubang tidak dapat bertahan dan tidak akan membawa stabilitas," katanya.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mendesak Palestina untuk memberikan rencana "pertimbangan asli dan adil dan mengeksplorasi apakah mereka mungkin membuktikan langkah pertama dalam perjalanan kembali ke negosiasi".