Hal ini pun disambut oleh pemerintah dengan memberikan izin atas dua provinsi yakni Papua Selatan dan Papua Tengah. Dan saat ini, sedang dipertimbangkan apakah layak atau tidak dimekarkan. Baik dari sisi keuangan, jumlah penduduk, hingga luas wilayah.

Menurut Anggota Tim Kajian Pemekaran Papua, Prof Melkias Hetaria, hampir semua daerah yang akan dimekarkan tak layak dari sisi keuangan, karena ketergantungan yang akut terhadap pemerintah pusat melalui dana alokasi umum dan otonomi khusus Papua.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada empat kabupaten yang akan dimekarkan di wilayah Selatan Papua mengalami hal tersebut.