RIAU24.COM - INHIL- Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Zainal Arifin menanggapi usulan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil terkait penerapan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi masyarakat kurang mampu.

zxc1

Diungkapkan Kadiskes Inhil, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sudah tidak dibenarkan untuk diberlakukan lagi dalam upaya mencover bagi masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program BPJS Kesehatan JKN KIS.

"Jamkesda sudah tidak dibenarkan lagi, hanya saja kita mencari pola lain untuk membantu masih banyaknya Masyarakat miskin yg tidak memiliki kartu BPJS JKN KIS," kata Zainal melalui pesan Whatsapp, Selasa 10 Maret 2020.

zxc2

Diskes Inhil akan melakukan validasi dan verifikasi kepesertaan kartu JKN KIS yang sudah ada agar benar-benar tepat sasaran.

"Selain itu, kami juga menyiapkan dana talangan untuk pasien yang diluar pembiayaan sesuai prosedur jKN KIS," tambahnya.

Direncanakan dana talangan akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 ini. (R24/Rgo)