RIAU24.COM -  Tindakan maladministrasi diduga Ombudsman Sumatera Selatan terjadi terkait pemberhentian 109 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ombudsman mengirim tim untuk menyelidiki lebih jauh.

"Ada yang kurang patut, diduga telah terjadi maladministrasi atas tindakan yang dilakukan Bupati terhadap pemberhentian tersebut," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel Adrian Agustiansyah seperti dimuat CNNIndonesia.com, Selasa (26/5/2020).

Dia menilai tidak seharusnya ratusan tenaga medis dipecat di tengah pandemi. Apalagi hanya karena mengenai tuntutan para tenaga medis yang sulit dipenuhi.

"Mereka langsung diberhentikan tanpa peduli dengan situasi yang lebih urgen daripada itu," ujar Adrian.

Adrian juga mengaku pihaknya sudah menerjunkan tim untuk menginvestigasi dugaan maladministrasi yang dilakukan Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji. 

"Jika memenuhi syarat yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Maka tidak menutup kemungkinan Bupati Ogan Ilir dan Direktur RSUD Ogan Ilir akan kami panggil untuk dimintai keterangan," ujarnya.

Diketahui, pemecatan 109 petugas medis tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir nomor 191/KEP/RSUD/2020. Tenaga medis itu telah meninggalkan tugas selama lima hari berturut-turut saat negara membutuhkan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19, sehingga diberikan sanksi pemecatan.

Mereka mogok lantaran ada sejumlah tuntutan yang tak kunjung dipenuhi. Di antaranya terkait surat tugas yang tak jelas, tidak ada pembekalan prosedur penanganan corona, pemberian insentif tak jelas, hingga ketiadaan akses rumah singgah untuk tenaga medis.

Perawat tersebut juga mengatakan rumah sakit mempekerjakan pegawai yang belum mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP).