RIAU24.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan Indonesia masih kurang tenaga kerja untuk melakukan hilirisasi minerba.

Padahal pemerintah menganggap hilirisasi minerba penting dan jadi fokus dalam skenario pemulihan ekonomi di Indonesia pasca pandemi COVID-19. "Setelah mendengar beberapa paparan dari para akademisi dan peneliti, saya melihat ada tantangan dalam mengembangkan industri hilirisasi yang dihadapi Indonesia, yaitu kurangnya tenaga kerja lulusan sarjana dan diploma dalam bidang teknik," ujar Luhut dalam unggahan di facebook resminya, Rabu, 3 Juni 2020.

zxc1

Dilansir dari Tempo, Menko Luhut sampaikan berdasarkan data Kementerian Ristek Dikti yang dipaparkan dalam kesempatan rapat koordinasi terkait Hilirisasi Industri Logam dan Pengembangan Sumber Daya Alam bersama lintas kementerian dan perguruan tinggi terkait, pada tahun 2025 Indonesia diproyeksikan membutuhkan 276.298 lulusan sarjana teknik dan 458.876 lulusan vokasi teknik.

Sedangkan ketersediaan untuk S1 diproyeksi hanya berjumlah 27.721 orang dan D3 sebanyak 5.634 orang. Dengan demikian, akan ada kekurangan tenaga S1 Teknik sebanyak 248.577 dan D3 Teknik sebanyak 453.243 pada tahun 2025.

zxc2

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan SD ke bawah dengan jumlah sebesar 52,4 juta orang. Berikutnya adalah lulusan pendidikan SMA dengan 23,1 juta orang, SMP 22,9 juta orang, lalu SMK 14,6 juta orang, kemudian baru Sarjana dengan 12,61 juta dan Diploma I/II/III dengan 3,6 juta orang.

"Melihat data yang disampaikan oleh para akademisi ini, saya berpikir bahwa ini adalah tantangan serius bagi pemerintah yang tengah gencar melakukan hilirisasi industri minerba. Padahal, industri hilirisasi membutuhkan lulusan sarjana dan vokasi teknik dalam jumlah yang sangat besar," lanjut Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Makanya, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mau semua pihak bisa fokus menyiapkan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk kebutuhan industri yang terintegrasi.

Menko Luhut sampaikan harus ada koordinasi yang solid antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk merumuskan kebijakan dan program pengembangan studi serta kurikulum pendidikan vokasi khususnya terkait industri logam.

"Karena saya belajar dari pengalaman saya mendirikan Institut Teknologi DEL bersama istri saya dahulu, membangun sebuah institusi pendidikan tidaklah mudah, butuh dukungan yang nyata tak hanya dari pemerintah tetapi juga kerja sama dengan pihak swasta," tutur Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menyebut sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dirinya mau supaya pengembangan SDM Indonesia menjadi misi besarnya dalam menjemput kesempatan emas untuk mempersiapkan generasi-generasi muda untuk mendapatkan bekal ilmu yang akan menjadi bekal keahlian mereka.

"Kepada semua kementerian/lembaga, saya berharap ada kepaduan dalam merumuskan kebijakan ini. Tidak bisa ada satu sektor yang merasa dirinya yang paling mengatur karena yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional. Jadi tidak bisa hanya bermuara pada kepentingan sektoral. Demi masa depan terbaik generasi penerus Ibu Pertiwi serta tanda keberlanjutan era kebangkitan Industri di Indonesia," tutup Menko Luhut Binsar Pandjaitan.