RIAU24.COM -  Presiden Joko Widodo telah membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite pada Senin (20/7/2020). Pembubaran lembaga-lembaga tersebut dilakukan lantaran Presiden telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Meski direspon positif, namun pembubaran 18 lembaga tersebut dinilai tidak cukup hanya dengan membuka daftar lembaga yang dibubarkan. Presiden Joko Widodo harus pula memaparkan hitung-hitungan yang membuatnya mantap membubarkan 18 lembaga tersebut secara transparan, termasuk jumlah anggaran yang dihemat.

"Saya ingin tahu. Kalau berani Pak Jokowi umumkan berapa anggaran yang dihemat, berapa karyawan yang diefisiensikan dan berapa aset (kantor) yang diefektifkan?" kata aktivis kemanusiaan Natalius Pigai di akun Twitternya, Selasa (21/7) seperti dilansir RMOL.

Hal itu dinilai penting disampaikan kepada publik untuk menghindari dugaan-dugaan liar yang terlanjur berkembang di masyarakat. Sebaliknya, bila presiden tak berani membuka data secara blak-blakan, maka secara tidak langsung membenarkan anggapan liar yang berkembang. "Jika Jokowi tidak bisa, maka itu lembaga abal-abal dan etok-etok. Pak Jokowi, kami lebih paham dan profesional. Maaf saya ketawa," pungkasnya.

Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pembubaran 18 lembaga negara tersebut dilakukan bukan karena realokasi anggaran penanganan Covid-19, melainkan lebih kepada penyederhanaan birokrasi.

"Daripada nanti menjadi birokrasi yang dalam tanda petik timbul tumpang tindih, maka sejak awal beliau (Jokowi) ingin manajemen pemerintahan itu harus smart, simpel, sehingga melayani masyarakat memberikan perizinan itu bisa cepat," kata Menteri Tjahjo.***