Din Syamsuddin Cs Deklarasikan KAMI, Denny Siregar: Koalisi Sakit Hati Kelamaan Nunggu Pilpres
RIAU24.COM - Puluhan tokoh dari berbagai elemen bertemu untuk membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral dari berbagai elemen.
Beberapa tokoh yang ikut dalam deklarasi KAMI, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pakar filsafat Rocky Gerung, ahli hukum tata negara Refly Harun, dan mantan Sekretaris BUMN, Said Didu.
Menanggapi deklarasi tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar menyindir, koalisi yang dibangun Din Syamsuddin cs merupakan koalisi sakit hati. Mereka membentuk koalisi karena kelamaan menunggu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Ada koalisi dengan bunyi “Koalisi menyelamatkan Indonesia”. Harusnya yang tepat judulnya, “Koalisi sakit hati, kelamaan nunggu Pilpres thn 2024” cetus Denny seperti dilansir pojoksatu.id.
Sebelumnya, Din Syamsuddin mengatakan, KAMI merupakan gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. “KAMI, pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia,” ujar Din saat pra deklarasi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8).
Menurut Din, masih banyak tokoh lain yang mendukung KAMI tapi belum bisa hadir. Di antaranya mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarnoputri dan ekonom senior, Rizal Ramli.
Din Syamsuddin mengatakan, tokoh-tokoh ini bakal hadir dalam acara KAMI selanjutnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyambut baik gerakan moral yang dimotori tokoh nasional, Din Syamsuddin cs.
Menurut Jimly, semua golongan perlu didengar untuk Indonesia, termasuk gerakan yang dimotori Din Syamsuddin.
“Gerakan bgini prlu didengar. Karna makin sulit brkumpul di tengah covid, kian exklusif pula relasi antar kelompok & gol dlm masyrkat demokratis. Smua golongan prlu saling dengar utk Indonesia. Akibat covid, smua skenario kebijakan lama jd tdk relevan & perlu revisi, aplgi baru RUU,” kata Jimly melalui akun Twitternya, Senin (3/8/2020).***
