RIAU24.COM - Aliansi pemberontak utama Sudan telah menyetujui kesepakatan damai dengan pemerintah yang bertujuan untuk mengakhiri konflik selama 17 tahun, kantor berita resmi SUNA mengatakan pada hari Minggu.

Front Revolusioner Sudan (SRF), sebuah aliansi kelompok pemberontak dari wilayah barat Darfur dan negara bagian selatan Kordofan Selatan dan Nil Biru, menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Sabtu malam.

Upacara penandatanganan resmi direncanakan pada hari Senin di Juba, ibu kota tetangga Sudan Selatan, yang telah menjadi tuan rumah dan membantu menengahi pembicaraan yang sudah berjalan sejak akhir 2019.

Pejabat senior pemerintah dan pemimpin pemberontak "menandatangani inisial mereka pada protokol pengaturan keamanan" dan masalah lainnya pada Sabtu malam, SUNA melaporkan.

Namun, dua gerakan pemberontak menolak bagian dari kesepakatan itu - sebuah faksi Gerakan Pembebasan Sudan, yang dipimpin oleh Abdel Wahid al-Nur, dan sayap dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N), yang dipimpin oleh Abdelaziz al-Hilu. .

Kesepakatan terakhir mencakup isu-isu kunci seputar keamanan, kepemilikan tanah, keadilan transisi, pembagian kekuasaan dan kembalinya orang-orang yang meninggalkan rumah mereka karena perang. Ini juga mengatur pembongkaran pasukan pemberontak dan integrasi pejuang mereka ke dalam tentara nasional.

Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan beberapa menteri terbang ke Juba pada Minggu, kata kantor berita itu, di mana dia bertemu dengan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir. Hamdok mengatakan menemukan kesepakatan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan setelah kesepakatan awal pada September 2019.

"Pada deklarasi Juba pada September, semua orang mengharapkan perdamaian ditandatangani dalam dua atau tiga bulan, tetapi ... kami menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan itu memiliki satu kerumitan besar," kata Hamdok.

"Namun, kami mampu menyelesaikan pekerjaan besar ini, dan ini adalah awal dari pembangunan perdamaian."

Pasukan pemberontak angkat senjata melawan apa yang mereka katakan sebagai marjinalisasi ekonomi dan politik oleh pemerintah di Khartoum. Mereka sebagian besar diambil dari kelompok minoritas non-Arab yang telah lama mencela dominasi Arab atas pemerintahan berturut-turut di Khartoum, termasuk orang kuat yang digulingkan, Omar al-Bashir.

Sekitar 300.000 orang telah tewas di Darfur sejak pemberontak mengangkat senjata di sana pada 2003, menurut PBB. Konflik di Kordofan Selatan dan Nil Biru meletus pada tahun 2011, menyusul masalah yang belum terselesaikan dari pertempuran sengit di sana dalam perang saudara 1983-2005 di Sudan.

Menempa perdamaian dengan pemberontak telah menjadi landasan pemerintahan transisi Sudan, yang mulai berkuasa beberapa bulan setelah penggulingan Bashir pada April 2019 didukung protes massa terhadap pemerintahannya. Kesepakatan damai sebelumnya di Sudan, termasuk satu yang ditandatangani di Nigeria pada 2006 dan satu lagi yang ditandatangani di Qatar pada 2010, telah gagal selama bertahun-tahun.