Jangankan hilirisasi, yang terjadi menurut Faisal justru praktik pemburuan rente besar-besaran. Hal ini salah satunya terlihat dari percepatan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2019 dari yang seharusnya 2022. 

Sejak nikel dilarang ekspor, harga nikel di dalam negeri jatuh dibandingkan harga internasional. Akibatnya, investor smelter asal China berbondong-bondong ke RI. 

Selain mendapatkan harga nikel yang murah, mereka menikmati fasilitas luar biasa dari pemerintah, mulai dari tax holiday, penghapusan pajak ekspor dan bayar pajak pertambahan nilai, termasuk membawa pekerja kasar sekalipun tanpa pungutan 100 dolar AS per bulan bagi pekerja asing. 

"Mereka bebas mengimpor apa saja yang dibutuhkan. Tak pula harus membayar royalti tambang. Mereka bebas menentukan surveyor dan trader yang bertindak sebagai oligopsoni menghadapi pemasok bijih nikel. Semua fasilitas itu tidak dinikmati di negara asalnya," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.

Faisal menilai model yang 'aneh' seperti ini sangat kecil kemungkinannya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan sebagaimana diharapkan Jokowi.

Sebab nilai tambah yang dinikmati Indonesia nikmati tak sampai 10 persen dari keseluruhan nilai tambah yang tercipta. Itu pun kebanyakan dinikmati oleh para pemburu rente di dalam negeri.