RIAU24.COM -  Pemerintah Indonesia kini memutuskan mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke harga pasar, yang berarti tidak ada lagi minyak goreng kemasan berharga murah.

Dalam rapat di Komisi VI DPR Kamis (17/3), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui adanya mafia minyak goreng.

Dengan keterbatasan wewenang, Lutfi minta maaf tak bisa mengendalikan minyak goreng selama ini. Ia megaku kalah dengan para mafia minyak goreng tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengritik pencabutan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022.

Dasco berpendapat, pencabutan HET minyak goreng kemasan tidak berpihak kepada rakyat, tetapi justru akan menguntungkan pengusaha.

“Pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 itu menunjukkan bahwa keberpihakan Menteri Perdagangan bukan kepada rakyat, tapi kepada pengusaha,” kata Dasco dilansir dari Kompas.com, Jumat (18/3).

Menurut Dasco, pemerintah semestinya dapat mengambil langkah tegas dalam mengatasi masalah minyak goreng berbekal Permendang Nomor 6 Tahun 2022.

Politikus Partai Gerindra itu menilai, pemerintah seharusnya bisa memerintahkan produsen minyak sawit untuk melakukan domestic market obligation dan domestic price obligation ke perusahaan minyak goreng.

“Kalau CPO-nya tidak jalan, pemerintah harus berani cabut HGU perusahaan kelapa sawit itu. Perusahaan minyak goreng juga bisa dicabut izinnya kalau tidak memproduksi minyak goreng yang sesuai kebutuhan rakyat,” kata Dasco.

Namun, menurut dia, pada akhirnya permendag tersebut tidak efektif menyelesaikan masalah minyak goreng. "Tapi faktanya, kebijakan ini hanya jadi macan kertas. Kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng,” ujar dia.

Dasco pun mengaku prihatin dengan adanya masyarakat yang meninggal dunia akibat antre minyak goreng, padahal Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit.

"Ini ibarat rakyat mati di lumbung padi. Negara kita adalah salah satu produsen utama CPO dunia, tapi kenapa timbul persoalan kelangkaan minyak goreng. Untuk itu pemerintah diminta tegas kepada oknum pengusaha nakal," kata Dasco.