RIAU24.COM - Legislator Golkar yang juga anggota Komisi VII DPR, Ridwan Hisjam menilai keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah hal yang wajar.

Pasalnya, ia mengatakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai BBM bersubsidi sudah terlalu besar seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

"Saya kira BBM ini naik memang wajar ya karena beban APBN sudah terlalu berat untuk menyubsidi. Hanya ke depan ini polanya harus dirubah sistemnya, harus dirubah agar ketika ada kenaikan BBM lagi, tidak ada gelombang protes dari masyarakat. Artinya masyarakat bisa memahami, kalau sekarang kan sudah terlambat ya, demo di mana-mana," kata Ridwan dalam keterangannya, Rabu (7/9/2022) dikutip sindonews.com.

Ridwan juga menambahkan untuk mengingatkan pemerintah bahwa ke depannya subsidi yang diberikan tidak boleh lagi kepada produknya, melainkan harus dengan sistem by name atau per orang.

"Jadi, ketika BBM itu naik, maka tidak akan berdampak pada rakyat miskin, karena by name dia sudah terdaftar sebagai penerima manfaat dari subsidi BBM murah," tuturnya.

Ridwan juga mengatakan, hal tersebut juga harus berlaku bagi subsidi lainnya.

"Ini ke depan berlaku juga bukan hanya untuk subsidi BBM, tapi juga subsidi energi listrik, gas, kesehatan, pendidikan, dan juga subsidi pangan, semua harus by name, tidak boleh lagi dijatuhkan ke produk," ungkapnya.

Lebih lagi, ia menyarankan pemerintah Jokowi untuk kembali lakukan reshuffle kabinet agar hal tersebut dapat direalisasikan.

"Lalu dengan cara apa? Caranya menurut saya ya Pak Jokowi harus berani melakukan reshuffle dan membentuk kabinet raksasa. Kabinet yang diisi oleh orang-orang yang punya kemampuan menguasai teknologi 5.0, karena untuk menjadi negara maju seperti yang dicita-citakan Pak Jokowi memang harus bisa menguasai teknologi," ujarnya.

Kemudian, Ridwan menjelaskan Indonesia saat ini sedang terkena dampak dari lima krisis yang sedang terjadi. Pertama, adanya krisis kesehatan akibat Covid 19.

 “Kemudian ada lagi krisis cacar monyet, lalu krisis keuangan melemahnya ekonomi di berbagai negara, krisis perang Rusia dan Ukraina, dan terakhir adalah krisis berupa konflik Laut China Selatan," kata Ridwan.

Ridwan mengatakan, dampak konflik Laut China Selatan dinilai bakal dirasakan di Indonesia karena berdekatan langsung. Namun, kata dia, semua krisis itu bisa dilewati jika Presiden mau menempatkan orang yang punya kemampuan teknologi 5.0 sebagai menterinya.

"Sekarang pertanyaannya apakah ada orang Indonesia yang punya kemampuan generasi 5.0? Jelas ada, banyak. Jokowi harus mencari orang orang seperti ini untuk membantunya dalam menghadapi krisis multi dimensi," pungkasnya.

(***)