"Ini tentunya sangat merugikan honorer, karena selama ini mereka bekerja, mereka taunya mereka terima gaji, mereka tentu tidak diberitahu lewat apa gaji mereka dibayar dan bukan domain mereka juga untuk menanyakan itu. Bagaimana nasib mereka ini ?. Tidak mungkin kita biarkan saja mereka dirugikan seperti itu. Lalu ada juga honorer yang datanya sudah berhasil diinput, yang masa kerja riil mereka lebih dari lima tahun, tapi dari input data yang mereka terima banyak yang masa kerjanya dibikin jadi cuma setahun, apakah ini tidak merugikan mereka kedepannya,"ujarnya lagi.

Setelah mendengar paparan persoalan dari Syahrial, Kepala BKD Riau menerangkan bahwa proses penginputan data pegawai Non-ASN diwilayah provinsi Riau saat ini berpedoman pada aturan yang sama, sehingga tidak ada persoalan yang diakibatkan oleh misinterpretasi pedoman aturan. 

"Persoalan yang ada disemua wilayah Riau secara umum sama, yaitu tentang lambatnya proses input data karena gangguan server. Namun diakuinya apa yang ditanyakan oleh Syahrial tersebut juga menjadi pertanyaan dirinya, tapi sampai saat ini BKD Provinsi Riau belum menerima petunjuk dari KemenPAN atau BKN tentang masalah tersebut. Semoga dalam waktu dekat ada titik terang tentang hal tersebut,"ujar Ikhwan.

Menjelang penutupan rapat konsultasi, Syahrial meminta kepada BKD Provinsi Riau memfasilitasi pertemuan dengan BKN dan semua pihak yang berwenang menangani urusan ini, agar persoalan ini menemui titik terang.