Hal ini berdasarkan dokumen penting yang ditulis beberapa tokoh bangsa dan akademisi.

"Sejauh yang saya ikuti, tidak ada dokumen seobjektif dan sejujur dokumen yang ditulis sebagian sesepuh bangsa yang berisi kritik dan koreksi konstruktif terhadap perkembangan nasional di zaman Jokowi," ujarnya.

"Dokumen itu berjudul Partnership for Governance Reform yang ditulis pada 2021," sebutnya.

Dokumen yang ia jadikan dasar pernyataannya tersebut menjelaskan bahwa korupsi di masa kepemimpinan Jokowi sudah diproteksi oleh negara.

Hasilnya adalah penegakan hukum pada kasus korupsi tak bisa dilakukan.

"Korupsi di Indonesia sudah bersifat dicengkram dan diproteksi oleh negara sehingga sangat sulit dibongkar dan dikalahkan. Istilahnya sudah dipagari sehingga kekuatan yang akan membongkar seolah-olah tidak ada harapan," sebutnya.