RIAU24.COM - Malaysia pada hari Rabu (20 Desember) memberlakukan larangan kapal kargo berbendera Israel untuk berlabuh di pelabuhannya sebagai tanggapan atas perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri mengumumkan keputusan itu, memilih ZIM, perusahaan pelayaran terbesar Israel.

PM menambahkan bahwa kapal-kapal dalam perjalanan mereka ke Israel juga akan dilarang memuat kargo di pelabuhan Malaysia.

Keputusan itu semakin menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak perang Israel-Hamas terhadap pelayaran global di tengah meningkatnya serangan terhadap kapal kargo di Laut Merah oleh kelompok Houthi yang didukung Iran.

Pernyataan Anwar Ibrahim

PM Malaysia mengatakan bahwa tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas apa yang dia katakan tindakan Israel yang mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan dasar dan melanggar hukum internasional melalui pembantaian dan kebrutalan yang sedang berlangsung terhadap Palestina.

Malaysia juga memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel untuk berlabuh di negara itu dan melarang kapal apa pun dalam perjalanan ke Israel memuat kargo di pelabuhan Malaysia.

"Kedua pembatasan ini efektif segera," kata perdana menteri.

Hubungan Malaysia dengan Hamas dan Israel

Negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya Muslim itu tidak mempertahankan hubungan diplomatik dengan Israel.

Malaysia selalu menganjurkan solusi dua negara dan mendukung Hamas dengan cukup vokal.

Sejauh ini, Malaysia telah menyumbangkan jutaan dolar bantuan ke Gaza dan mengutuk tanggapan Israel setelah serangan 7 Oktober.

Gangguan terhadap pengiriman global

Langkah ini dilakukan bahkan ketika gangguan besar pada rute pengiriman global sudah terjadi, terutama di Laut Merah di mana kelompok Houthi yang didukung Iran telah meluncurkan beberapa serangan terhadap kapal-kapal dalam perjalanan ke Israel.

Laut Merah, yang terhubung ke Mediterania oleh Terusan Suez, bertanggung jawab atas 12 persen transit pengiriman global.

Untuk menghindari penyerang Houthi, kapal-kapal yang melewati Laut Merah sering mematikan sistem pelacakan, sementara beberapa mencoba mengubah rute dan menyesuaikan harga.

AS awal pekan ini mengumumkan pembentukan koalisi multinasional untuk melawan ancaman Houthi di Laut Merah.

Koalisi tersebut meliputi Amerika Serikat, Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol.

(***)