Hasto lantas melihat pelaporan ini sebagai manifestasi kemunculan benih-benih otoritarian.

"Kalau belum berkuasa saja, hanya karena debat sudah dilaporkan, apalagi nanti kalau berkuasa. Jadi, terlepas ke Bawaslu laporannya, tetapi ini menunjukkan benih-benih otoritarian itu akan bekerja kembali," ucapnya.

Pernyataan Hasto merespons pelaporan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) ke Bawaslu terkait pernyataan Anies Baswedan mengenai data lahan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Saat debat ketiga capres pada 7 Januari, Anies menyebut lahan Prabowo sebesar 340 ribu hektare dan Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo menganggarkan Rp700 triliun untuk pembelian alutsista bekas.

PHPB lantas melaporkan Anies atas dugaan fitnah.

"Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp700 Triliun dan terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah seluas 340 (ribu) hektare, maka hal tersebut adalah tidak benar," ujar Perwakilan PHPB, Subadria Nuka, dalam keterangannya dikutip Selasa (9/1).