Pihak tidak boleh memihak itu adalah aparatur sipil negara, atau pejabat publik menyalahgunakan uang negara, atau menggunakan fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu.

"Yang nggak boleh, memakai uang fasilitas negara, itu nggak boleh, jadi mesti jelas dan terang," ujarnya.