RIAU24.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengungkapkan bahwa pembicaraan gencatan senjata dengan Hamas dihentikan karena tuntutan 'delusi' oleh kelompok teror tersebut.

Israel telah mengirim negosiator untuk pembicaraan tentang permintaan Presiden AS Joe Biden di Kairo tetapi mereka tidak kembali untuk diskusi lebih lanjut.

Ditanya selama konferensi pers mengapa para negosiator tidak kembali ke meja, Netanyahu menjelaskan, "Kami tidak mendapat apa-apa kecuali tuntutan delusi dari Hamas."

PM Israel mengatakan tuntutan termasuk membebaskan ‘ribuan pembunuh’ dari penjara-penjara Israel serta tuntutan mengenai situs suci titik nyala di Yerusalem yang dikenal sebagai Temple Mount dalam Yudaisme dan Kompleks Masjid Al-Aqso dalam Islam.

"Saya ingin mengatakan tidak satu milimeter - tetapi tidak ada nanometer perubahan," tambah Netanyahu.

Pembicaraan telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir tetapi tanpa terobosan.

Tel Aviv berpandangan bahwa penyelesaian apa pun hanya akan dicapai melalui negosiasi langsung dan tanpa prasyarat.

Adapun serangan darat yang direncanakan di Rafah – kota paling selatan di Jalur Gaza, menampung 1,4 juta pengungsi Palestina, Netanyahu menegaskan bahwa bahkan jika kesepakatan gencatan senjata tercapai, pasukannya akan berbaris.

Netanyahu membalas para kritikus dengan mengatakan mereka yang menyerukan Israel untuk tidak melakukan aksi militer mengatakan kepada negara itu untuk kalah perang melawan Hamas.

"Bahkan jika kita mencapainya (kesepakatan gencatan senjata), kita akan memasuki Rafah," katanya.

Krisis Rafah dan sikap Israel

Menurut juru bicara PBB Stephane Dujarric, orang-orang bergerak dalam jumlah besar menuju Deir al-Balah, yang kira-kira 16 kilometer (10 mil) utara Rafah, mengantisipasi serangan itu. Dia menambahkan bahwa situasinya memburuk dengan cepat di wilayah tersebut.

"Di Rafah, kondisi kemanusiaan menjadi semakin parah, dengan laporan terus-menerus tentang orang-orang yang menghentikan truk bantuan untuk mengambil makanan," kata Dujarric.

Israel mengatakan akan memastikan wilayah itu dievakuasi sebelum menjadi sasaran. Namun, para ahli mengatakan tidak ada tempat untuk pergi karena kehancuran besar yang tertinggal.

Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Jumat (16 Februari) menolak mosi yang dibawa oleh Afrika Selatan untuk memberlakukan langkah-langkah mendesak untuk melindungi Rafah.

Pengadilan tinggi PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa situasi berbahaya di Rafah menuntut implementasi segera dan efektif dari langkah-langkah sementara yang diperintahkan pada 26 Januari.

Namun, pengadilan memperingatkan bahwa Israel tetap terikat untuk sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida.

(***)