Pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Tuntutan pertama yang disuarakan mahasiswa adalah pencabutan Inpres No. 1 tahun 2025 karena dinilai menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. BEM UI melihat kebijakan ini sebagai langkah yang berpotensi merugikan berbagai sektor vital dalam kehidupan masyarakat.

Para aktivis mahasiswa menilai bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Mereka menuntut adanya kajian ulang terhadap kebijakan pemangkasan anggaran dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Penolakan Revisi Undang-Undang Minerba

Tuntutan kedua berfokus pada penolakan terhadap revisi UU Minerba, khususnya pasal yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Mahasiswa menilai hal ini dapat mengancam independensi akademik dan objektivitas lembaga pendidikan tinggi.

BEM UI dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Mereka khawatir hal ini dapat mempengaruhi objektivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademik.