Ia menambahkan bahwa pembangunan harus dilakukan secara bertahap namun berorientasi jangka panjang, dengan analogi pembangunan rumah besar yang dimulai dari dapur. “Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya dalam lima tahun, tapi kita harus menyusun seluruh aspeknya sebagai panduan, sehingga bagian yang telah siap boleh digunakan,” jelasnya.

Wakil Ketua III DPRD H. Misno juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara visi dan misi kepala daerah dengan program prioritas Provinsi Riau agar arah pembangunan sejalan dan saling memperkuat.

Wakil Ketua Pansus Irmi Syakip Arsalan turut menyinggung pengembangan kawasan industri Bukit Batu–Buruk Bakul yang belum tercantum dalam kawasan pertumbuhan RPJMN, meskipun potensinya besar sebagai lokomotif ekonomi baru. Ia juga mempertanyakan urgensi review APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) serta pentingnya mempertegas porsi pendidikan keagamaan dalam dokumen RPJMD mendatang.

Menanggapi hal itu, Andi Ista Tutih dari Bappeda Provinsi Riau menjelaskan bahwa berdasarkan RPJMN, Kabupaten Bengkalis masuk dalam wilayah afirmasi karena posisinya yang strategis di wilayah terdepan. Meski tidak tercantum secara eksplisit dalam kawasan pertumbuhan, potensi Bengkalis tetap diakui dalam sektor energi, industri, dan komoditas unggulan.

Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan kawasan industri Buruk Bakul telah dimasukkan dalam RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten Bengkalis dengan luas sekitar 2.900 hektare, bahkan kini berkembang hingga ke wilayah Api-api. “Kami telah melakukan pertemuan lintas tim bersama Pemkab Bengkalis untuk menyelaraskan pengembangan kawasan ini,” ucap Andi.

Selain itu, Andi menyoroti inisiatif Gubernur Riau dalam mencari solusi pembiayaan pembangunan melalui partisipasi sektor swasta, salah satunya melalui skema CSR. Contohnya adalah kerja sama dengan perusahaan untuk perbaikan jalan di Inhu sepanjang 5 km.