Penugasan Gibran ke Papua bisa jadi merupakan langkah politik strategis dari Presiden Prabowo untuk meredam dua krisis sekaligus: konflik Papua yang terus membara, dan krisis legitimasi Wapres Gibran di mata publik.

Namun pertanyaannya tetap: apakah penempatan simbolik seorang wapres muda di Papua cukup untuk menjawab persoalan struktural yang selama ini mengakar? Ataukah justru akan menjadi senjata makan tuan yang memperdalam kecurigaan publik bahwa penugasan ini hanyalah langkah pencitraan belaka?

Satu hal yang pasti, publik kini menagih aksi nyata. Papua tidak hanya butuh pembangunan fisik atau safari politik, tapi perubahan paradigma—dari pendekatan keamanan menuju keadilan sosial dan dialog sejati. Dan beban besar itu, kini berada di pundak Wapres termuda sepanjang sejarah republik ini.

(***)