Direktur RAPP, Mulia Nauli, menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen nyata perusahaan dalam menjaga hutan dan lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat. Menurutnya, konservasi harus dilandasi prinsip keadilan ekologis, di mana hutan dijaga namun tetap dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

“Dalam operasionalnya RAPP berpegang pada prinsip 5C, bahwa apa yang kami lakukan harus baik bagi masyarakat, baik bagi negara, baik bagi iklim, baik bagi pelanggan, dan baik pula bagi perusahaan. Kelimanya tidak bisa dipisahkan. Hutan yang dijaga namun tidak memberikan manfaat positif juga bukan solusi yang ideal,” ujar Mulia.

Untuk tahap awal, program ini melibatkan tiga wilayah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pertama, HKm KTH Batang Ulak Jaya dengan luas 989 hektare yang berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Kedua, HKm KTH Sungai Otan Tunggal Mandiri seluas 1.243 hektare, yang terdiri dari 536 hektare Hutan Lindung (HL) dan 707 hektare HPT. Ketiga, HKm KTH Kampar Jaya Bersama dengan luas 1.286 hektare yang seluruhnya berstatus HPT.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan hutan selama ini. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi, mengingat keterbatasan jumlah polisi hutan yang dimiliki pemerintah.

“Kalau pemerintah diminta menjaga hutan sendiri, tentu tidak akan sanggup. Masyarakatlah yang paling mengetahui kondisi hutan di sekitarnya, dan perusahaan memiliki kapasitas untuk mendukung. Karena itu, kerja sama ini menjadi sangat penting. Program perhutanan sosial memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan,” sebut Job.

Kerja sama konservasi berbasis masyarakat ini dirancang untuk berjalan secara berkelanjutan dengan komitmen lima tahun ke depan. Evaluasi akan dilakukan setiap tahun untuk memastikan program berjalan efektif serta memberikan manfaat ekologis dan ekonomi secara berimbang.