Gerindra Tolak Tawaran Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

RIAU24.COM -  Partai Gerindra tak menyangkal beredarnya rumor tawaran posisi menteri hingga duta besar untuk pemerintahan 2019-2024. Namun partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu memastikan akan menolak tawaran itu.

"Saya bilang, rumor itu terus bergulir. Tapi, kalau kita, memilih menjadi oposisi. Saya kira sudah tahu jawabannya seperti apa. Enggak mungkin kita terima tawaran itu," ungkap anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra, Muhammad Syafii, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 1 Juli 2017 kemarin.

Dikatakannya, tawaran untuk posisi menteri itu mulai muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolakn gugatan Pilpres yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

Menurutnya, sejauh ini Gerindra lebih condong kepada oposisi. Sebab, Syafii yakin kalau Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, menginginkan demokrasi yang sehat. Karena itu, Gerindra lebih condong untuk tetap berada di jalur oposisi.

"Walaupun kita beroposisi, bukan berarti kita memusuhi, tetapi untuk membangun sistem check and balance, jadi komunikasi tetap kita lakukan," terangnya, dilansir republika, Selasa 2 Juli 2019.

Meski begitu, anggota Komisi III DPR RI itu mengakui, belum ada pernyataan resmi dari Partai Gerindra soal posisi politiknya. Menurut dia, Prabowo akan terlebih dahulu mendengar pendapat para pakar.

Tak Berani Berharap
Sementara itu, partai pendukung Jokowi-Ma'ruf sejauh ini belum bersedia secara terbuka membicarakan soal jatah menteri yang mereka harapkan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan, PPP tidak ingin terlampau berharap mendapatkan jatah kursi menteri. Sebab, hal itu merupakan wewenang presiden.

"Kita enggak mau berharap-harap karena biasanya kalau mengharap-harap itu enggak dapat," ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dengan terang-terangan mengatakan jatah kursi menteri bagi PKB, jangan sampai berkurang dari sebelumnya. ***