Soal Penanganan Asap di Riau, Marwan Yohanis Minta Pemerintah Pusat Contoh Anies Baswedan
RIAU24.COM - Anggota DPRD Riau Marwan Yohanis meminta pemerintah Pusat agar bisa mencontoh dan meneladani apa yang dilakukan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dalam penanganan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau. Dimana Anies kata Marwan rela memberi bantuan pengiriman Satgas ke Riau untuk memadamkan api meski ditolak Pemrov Riau.
"Kita minta pusat bisa mencontoh dan meneladani apa yang dilakukan gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan asap di Riau ini. Bukan gubernur DKI yang membantu dalam penangulangan asap ini, "kata Marwan saat dihibungi Riau24. com. Kamis 19 September 2019.
Terkait banyaknya korban ISPA hingga satu orang diduga meninggal di Riau karena terpapar asap, Marwan meminta pemerintah pusat segera mencarikan solusinya agar korban tidak bertambah lagi.
" Saya meminta pemerintah pusat dalam penanganan asap di Riau ini jangan menunggu berjatuhan korban jiwa dan penetapan status asap bencana nasional baru bergerak. Sebab asap ini menyangkut nyawa dan kesehatan jutaan orang, "ujarnya.
Marwan juga menjelaskan karhutla ini tidak hanya berdampak pada manusia saja, hewan juga terganggu habitatnya.
"Hewan saja yang terganggu habitat dan ekosistemnya seperti Gajah, dan Harimau, kita teriak apalagi manusia, "jelasnya.
Maka dari itu, politisi Gerindra ini meminta pemerintah pusat untuk segera mengambil tindak-tindakan yang bisa menyelamatkan, seperti mengerahkan Satgas BPBD hingga helikopter yang tidak terpakai. Hal ini diminta karena pusat lebih berwenang dan punya kekuatan dalam penanganan Karhutla ini.
"Jadi kalau menyangkut kemanusiaan ini tidak ada batasanya apalagi asap ini mengancam jutaan umat manusia, "tutur anggota dewan dapil Inhu - Kuansing itu.
Marwan juga berharap pemerintah pusat ada langkah konkrit dalam penanganan Karhutla ini agar bencana ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan jangan mengatakan bahwa asap di Riau tidak parah seperti yang disampaikan Menkopolhukam Wiranto.
"Yang parah itu mental kita yang membiarkan kodisi seperti ini. Kita sebagai legislatif ini hanya mampu mendorong sementara yang eksekutor itu adalah eksekutif baik dari pusat maupun daerah," pungkasnya.
