Menu

Fadli Zon Tak Ditunjuk Sebagai Pimpinan DPR, ini Penjelasan Gerindra

M. Iqbal 1 Oct 2019, 16:46
Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani
Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani

RIAU24.COM - Meskipun terpilih kembali menjadi anggota DPR, politisi Gerindra Fadli Zon tak lagi dipilih sebagai pimpinan DPR RI. Partai pimpinan Prabowo Subianto itu menegaskan jika Fadli tak dipilih bukan karena dia sering kerap mengkritik keras pemerintahan Joko Widodo.

"Nggak. Itu bukan sebuah isyarat. Isyarat itu semua dari Pak Prabowo, keputusan apakah kita gabung atau tidak. Bahwa ada komunikasi dengan pemerintah, ya. Komunikasi itu kan bagus," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani dilansir dari detik.com, Selasa, 1 Oktober 2019.

Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan DPR dari Gerindra. Dasco disebut-sebut lebih bisa diterima oleh koalisi Jokowi dibandingkan Fadli Zon.

zxc1

Meski demikian, Muzani menyatakan jika Prabowo belum memastikan apakah akan bergabung dengan koalisi Jokowi atau tidak. Gerindra disebut masih selalu berkomunikasi dengan koalisi pemerintah.

"Terus. Tapi Pak Prabowo belum bersikap," ujarnya lagi.

Masih terkait dengan pemilihan pimpinan DPR periode lima tahun mendatang. Muzani menegaskan jika tak ada permintaan dari pemerintahan Jokowi agar Gerindra tak memilih Fadli Zon kembali sebagai wakil ketua DPR.
zxc2

"Sama sekali tidak ada, sama sekali nggak ada. Pak Prabowo bahkan menyampaikan kepada Pak Fadli jika Pak Fadli selama menjalani tugas sebagai wakil ketua DPR, menjalani dengan sangat baik, sangat excellent dan husnul khotimah, akhir periode berjalan mulus dan baik. Dianggap oleh Pak Prabowo mewakili banyak hati dan pikiran, pandangan dari kader dan para pemimpin Gerindra," jelasnya.

Prabowo juga tak mempersalahkan gaya Fadli Zon yang kerap keras terhadap pemerintahan Jokowi. Setiap politikus dinilainya punya gaya sendiri-sendiri.

"Memang kadang-kadang, diakui cara orang menyampaikan kritik atau Pak Fadli menyampaikan kritik menggunakan bahasa dan kata-kata yang berbeda dengan kebanyakan orang. Tapi menurut Pak Prabowo ya itu bagian cara berdemokrasi dan caranya nggak bisa disamakan satu sama lain," demikian Muzani.