RIAU24.COM - PEKANBARU - Upaya penertiban terhadap maraknya kendaraan besar truk bertonase lebih (Odol,red) marak melintasi jalan nasional di Provinsi Riau, telah maksimal. Dasar penegakkan hukum ini, tentunya bentuk komitmen pemerintah tertibkan kendaraan itu sesuai aturan Undang-Undang No 22 tahun 2009. 

Sejatinya, kapasitas upaya ini dilakukan melalui Dinas Perhubungan Provinsi bekerjasama dengan Direktorat Lalulintas Polda Riau. 

Tentu juga sudah kordinas dulu terhadap perusahaan yang memiliki kendaraan angkut barang, untuk penuhi aturan kelayakan berjalan.

Direktur Lalulintas Polda Riau Kombes Pol Raja Paksa Birhawa, Senin, 4 November 2019 siang mengatakan pihaknya membantu Dishub dalam penegakkan hukum aturan terhadap kendaraan barang bertonase melebihi kapasitas. 

"Untuk penegakkan hukumnya, kami membantu (kordinasi) pihak Dinas Perhubungan terkait kendaraan odol ini yang dimiliki para perusahaan di Riau," terangnya.

Menurutnya, maraknya kendaraan odol yang melintasi sejumlah ruas dijalan nasional diwilayah Riau, ini berdampak pada rusaknya (hancur) jalan. Selain itu, juga salah satu faktor penyebab terjadinya kecalakaan dijalan raya. 

"Ini juga sudah tidak sesuai spesifiknya kelayakan syarat jalan kendaraan itu, juga tertuang dalam aturannya UU No 22 tahun 2009. Kemudian ini juga domain Dishub," sambung Dirlantas Polda Riau Ini.

Perubahan itu juga mendapatkan apresiasi bagus dari Asosiasi Pengusaha Angkutan dan Truk (Akrindo) Indonesia wilayah Riau. Dimana upaya ini sangat Intesi, sambung Raja pihaknya tidak pernah menolak atau yang lebih befsifat sektoral. 

"Dalam rangka penegakkan hukumnya, juga untuk kepentingan bersama yang juga membuka diri bagi (Asosiasi,red) ikut berkerjasama terkait keselamatan tertib berlalulintas," sebutnya lagi.

Ia juga menyebut pihaknya telah melakukan sebuah pergerakan bagi perusahaan agar tetap penuhi aturan yang ada. 

"Tindakan itu, telah menimbulkan kesadaran para kalangan pengusaha di Riau, dalam tertib lalulintas. Tentu ini juga telah mendapat sorotan khusus Kementrian Dinas Perhubungan dalam rangka pemberian penghargaan piagam Finalisasi Normalisasi Kendaraan," tutupnya. (Rls)