RIAU24.COM - JAKARTA- Dana data untuk geodesi masih dikelola yayasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sehingga tidak masuk ke dalam kas negara.

Hal itulah yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat rapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Agus awalnya menjelaskan, bahwa dalam kajian pihaknya akan sektor minyak dan gas (Migas) ditemukan adanya banyak data geodesi di beberapa instansi. "Jadi investor itu suka bingung bahwa data geodesi kita itu ada di Pertamina, ESDM dan Pusdatin," jelasnya.

zxc2

Namun, kata Agus, khusus untuk ESDM pengelolaan data tersebut diurus oleh yayasan yang dibentuk Kementerian ESDM. "Jadi dana atas data tersebut itu masuk ke yayasan bukan ke kas negara. Kami sendiri merekomendasikan, memang sebaiknya data geodesinya diurus oleh ESDM tetapi bukan oleh yayasan," jelasnya.

Sayangnya, berapa besar potensi atas dana tersebut dan bagaimana dana tersebut terjadi tidak dijelaskan oleh Agus. (R24/Bisma)