RIAU24.COM - BENGKALIS- Pasca disegelnya kantor pemerintahan Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kab. Bengkalis yang terjadi baru baru ini.

Pihak pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan Desa Kuala Alam kembali menggelar rapat klarifikasi dan mediasi hasil musyawarah luar biasa Desa Kuala Alam. Rapat tersebut digelar, Selasa 4 Februari 2020 kemarin di Aula lantai II kantor Camat Bengkalis Jalan Panglima Minal, Desa Air Putih.

zxc1

Adapun rapat tersebut, dipimpin Camat Bengkalis Ade Suwirman, Sekcam Bengkalis Rafli Kurniawan, Kabid Pemdes DPMD Rinaldi Eka Wahyu, Kasi keuangan pemdes Basmah, Kades Kuala Alam Sudihartono, Ketua BPD Kuala alam Andika serta diikuti Kepala dusun, RT/RW, masyarakat dan tokoh pemuda desa Kuala Alam.

Saat rapat tersebut menerangkan bahwa aksi penyegelan kantor Desa Kuala Alam dilakukan atas hasil musyawarah Desa Luar Biasa terkait Kebijakan Kepala Desa Kuala Alam yang dilaksanakan, Minggu 2 Februari 2020 pukul 20.15 s/d 00.17 WIB, bertempat di Ruang Balai Pelatihan Desa Kuala Alam Jalan Awang Mahmuda.

zxc2

Dari pantauan media ini di kantor camat Bengkalis penyampaian dari perwakilan Masyarakat Desa Kuala Alam, bahwa Skala prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa tidak sesuai usulan yang telah disepakati.

Masyarakat Kuala Alam merasa, bahwa masyarakat lebih merasa nyaman saat dipimpin Pj Kades ketimbang Kepala Desa hari ini. Apalagi, seluruh usulan yang direncakan tidak pernah diakomodir oleh Kepala Desa serta kebijakan Kepala Desa selama memimpin tidak sesuai dengan aturan yang ada.

"Kades kuala Alam memiliki sifat dendam kepada siapa saja yang coba mengkritik kebijakan yang dilakukannya, serta tidak mampu untuk bekerjasama dengan masyarakat. Seperti permintaan pemuda, agar Kades Kuala Alam mengundurkan diri," ungkap salah satu pemuda yang mengikuti rapat klarifikasi di kantor camat Bengkalis.

"Yang menjadi harapan masyarakat bahwa musyawarah terkait harus selesai sampai tuntas, diharapkan kepala desa dapat lebih terbuka dalam menjalankan pemerintahan desa," kesalnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kuala Alam, Sudihartono menyampaikan bahwa selama dipimpinnya sebagai kepala Desa telah melakukan rapat rencana pembangunan desa untuk menentukan Skala Prioritas, dan setiap kegiatan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Semua yang kami kerjakan adalah atas usulan dari masing RT dan RW. Saya selalu mengikuti kegiatan gotong royong dimasyarakat namun penilaian orang terhada diri saya lain, terserahlah orang tersebut yang menilainya. Didalam pemerintahan Desa itu banyak durinya," ungkap Kades Kuala Alam Sudihartono.

"Tujuan saya membuat PKK RT dan RW adalah untuk meringankan tugas RT dan RW yang ada. Ada upaya menggagalkan pelaksanaan kegiatan Desa (saat pembuatan sumur bor) maka saya membuat kebijakan agar RT dan RW bertanggung jawab tergadap setiap pelaksanaan pembangunan di masing masing RT dan RW," ucap Sudihartono lagi.

Diterangkan Sudihartono lagi, persoalan penetapan pembiayaan Honor dan tunjangan telah disepakati dalam rapat yang dilakukan bersama BPD dan Perangkat lainnya,"Saya sudah merasa terhina saat dilakukan musyawarah kemarin," ungkapnya. (R24/Hari)