RIAU24.COM - BENGKALIS- Plt Bupati Bengkalis H Muhammad yang saat ini berstatus DPO Diskrimsus Polda Riau. Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umam mengatakan roda pemerintah Bengkalis masih akan tetap berjalan secara normal.

Karena masih ada Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis dan sejumlah pejabat pemerintahan lainnya yang akan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bengkalis.

zxc1

Selanjutnya DPRD Bengkalis juga akan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri langkah selanjutnya jika memang terjadi kekosongan pimpinan eksekutif di pemerintahan Bengkalis. Terkait hal ini memang kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

"Kita serahkan saja kepada Kementerian Dalam Negeri bagaimana sikapnya. Kita DPRD Bengkalis hanya menerima saja karena memang bukan kewenangan kita," ucap Ketua DPRD Kab. Bengkalis Khairul Umam, Kamis 5 Maret 2020 kemarin.

zxc2

Sementara untuk agenda DPRD Bengkalis bersama dengan Pemerintah Bengkalis masih akan berjalan seperti biasa. Bahkan dalam waktu dekat ini, DPRD akan memanggil Sekda untuk membahas beberapa hal terkait kegiatan pemerintahan seperti rencana CSR perusahaan terkait Karhutla.

Sementara terkait komunikasi terakhir dengan Plt Bupati Bengkalis Muhammad, Ketua DPRD Bengkalis mengatakan dirinya sempat bertemu terakhir kali dengan Plt Bupati pada Senin kemarin. Pertemuan tersebut di Jakarta membahas terkait Perda RTRW dengan pemerintah Pusat.

"Ada Rakoor terkait Perda RTRW bersama pemerintah Pusat di Jakarta. Waktu itu diminta hadir Ketua DPRD dengan pemerintah Daerah, yang hadir kita, Plt Bupati Bengkalis, serta lima dari kabupaten lainnya di Riau," ungkapnya seraya mengatakan hingga saat ini tidak ada berkomunikasi lagi. (R24/Hari)