RIAU24.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan jika ada kesalahan pendataan penerima bantuan sosial (bansos). Hal itu dikarena pemerintah DKI terburu-buru dan ingin penyaluran bansos cepat demi kepentingan warga yang membutuhkan.

"Ada human error kan karena suasananya kemarin mau ingin cepat. Niat kami baik ingin cepat menurunkan sembako bagi kepentingan warga yang membutuhkan tapi di level bawah mungkin belum sempat melakukan verifikasi," kata Riza dilansir dari Tempo.co, Jumat, 1 Mei 2020.

Dia menjelaskan, pemerintah DKI mengumpulkan data terlebih dulu dari pelbagai sumber. Data itu diserahkan ke petugas RT dan RW untuk diverifikasi.

Petugas RT dan RW kemudian mengembalikan data yang sudah diverifikasi ke pemerintah DKI. Data ini yang jadi acuan berapa jumlah penyaluran bansos ke lima kota dan satu kabupaten Jakarta bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

"Mungkin karena satu dua hal ada RT yang belum sempat atau tidak ketemu orangnya. Kemudian tidak sempat diverifikasi, datanya dinaikkan lagi ke atas (pemerintah DKI), sehingga waktu sembako turun ke bawah ada yang istilahnya datanya invalid," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Meski demikian, Riza berujar, tidak ada warga yang dirugikan. Paket bantuan sosial yang salah sasaran pun kembali dalam keadaan utuh. Dia juga meminta warga tak berhak yang memperoleh bantuan untuk mengembalikan kiriman sembako pemerintah.

Pemerintah DKI menyalurkan bansos sejak 9 April, atau sehari sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan. Gubernur DKI Anies Baswedan sebelumnya menyampaikan, bantuan menyasar pada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Namun, realisasinya masih banyak bantuan justru diterima orang kaya yang masih memiliki pekerjaan atau tinggal di rumah gedongan. Bahkan, Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Johnny Simanjuntak terdaftar sebagai penerima bansos DKI. Kini DKI tengah memperbaiki data tersebut.