RIAU24.COM - BENGKALIS - Jajaran Satuan resnarkoba Polres Bengkali yang dipimpin Kasatnarkoba Iptu Toni Armando silaturahmi ke wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas terkait maraknya peredaran Narkoba di Kabupaten Bengkalis.

Dalam pertemuan tersebut Iptu Toni Armando menyampaikan bahwa peredaran Narkoba di Negeri Junjungan masih terbilang sangat tinggi, mendapat catatan zona merah. Dimana upaya pencegahan serta pengendaliannya sudah dilakukan pihak Polres Bengkalis.

Dihapan Wabup, Toni mengutarakan salah satu yang menjadi kendala yakni tidak adanya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkalis (BNNK).

Apalagi, lanjut Toni Armando, para pengedar Narkoba juga sudah sangat menguasai dijalur laut. Hal tersebut lantaran kurangnya alat penunjang operasional anggota Polisi.

“Kami sangat membutuhkan alat tapping, sementara di laut dibutuhkan alat radar angkatan laut, satu sabut kelapa saja akan terlihat dengan alat tersebut. Jika kita hanya menggunakan kapal, bahkan kapal besar akan kesulitan untuk mengejar mereka yang bermain di laut. Saat ini kami fokus di darat,"ungkap Toni Armando, Rabu 19 Mei 2021.

Dalam hal ini, dia mengharapkan kerjasama antara Polisi, Pemkab serta TNI dalam pengendalian narkoba di Bengkalis.

"Kami minta kerja semua pihak, baik Pemkab TNI Polri dan masyarakat agar pengedaran narkoba khususnya kabupaten Bengkalis bisa teratasi,"ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wabup Bagus Santoso menyebut mengawali tugas sebagai Wakil Bupati diakui perlu kesigapan ekstra menata birokrasi pemerintahan, disamping PR lama pada keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan terparah pada kasus narkoba.

“Jujur saja awal masa bakti kami, pasangan Kasmarni Bagus Santoso (KBS) PR nya tidak hanya pembenahan masif pada birokrasi, Kamtibmas terutama kasus Narkoba cukup mengguncang negeri ini,”ujarnya.

Wabup juga menyorot kasus terkini terkait ditangkapnya pegawai honorer di salah satu kantor OPD Pemkab Bengkalis.

"Kami tidak akan mentolelir bentuk kejahatan terutama narkoba. Pemkab akan mengadakan tes urine secara acak kepada pegawai ASN maupun honorer,"ujarnya.

Menurut Bagus Santoso, kejahatan narkoba adalah tantangan dan tugas bersama. Narkoba sebagai kejahatan yang luar biasa biasa dan menjerat siapa saja sehingga pengawasan, pencegahan dan penindakan harus terus dilakukan.

Disamping itu, Bupati Kasmarni juga sudah mengintruksika secepatnya menggelar rapat koordinasi persiapan usulan BNNK.  Setakat ini pendirian lembaga vertikal  BNNK di Negeri Junjungan, sudah dilakukan koordinasi dengan lintas Perangkat Daerah (PD). 

Dan terkait data kasus narkoba pemkab melalui Kesbangpol sudah menyampaikan ke pihak Polres dan lapas IIa Bengkalis.

“Kita sudah laporkan ke Bupati Ibu Kasmarni, Kesbangpol sudah menggesa untuk pendirian BNNK di Kabupaten Bengkalis. Kita persiapkan syaratnya. Untuk mendirikan BNNK sebagaimana dimaksud peraturan kepala BNN No.5 tahun 2015 perlu persiapan matang karena ada persyaratan, prosedurnya  menyangkut kesiapan penyediaan anggaran dalam APBD, hibah anggaran operasional BNNK, hibah tanah, SDM/ Pegawai ASN yang diperbantukan  di BNNK, termasuk gaji dan tunjangannya, pinjam pakai kantor, pembangunan kantor BNNK serta sarana prasarana lain seperti kendaraan roda 4 untuk kepala BNNK, untuk operasional lapangan, kendaraan dinas roda 2 operasional pegawai BNNK, meubeleur dan kelengkapan kantor,"pungkasnya.