RIAU24.COM - Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun meminta kepada semua pihak untuk tidak menunggu Presiden Jokowi bicara keras soal transaksi janggal Kemenkeu.

Alasannya karena Jokowi tidak selayaknya ikut mengurusi masalah yang terjadi di sebuah kementerian dikutip dari wartaekonomi.co.id, Minggu, 2 April 2023.

"Pak Jokowi itu diamnya kan memberi kesempatan kepada menteri-menterinya untuk bekerja dengan benar, menyelesaikan masalah-masalah internal kementeriannya dengan baik," sebutnya.

Jokowi juga tidak perlu angkat bicara dalam urusan pemberian sanksi untuk pegawai Kemenkeu yang terbukti melakukan pelanggaran.

Termasuk tak perlu bicara soal bagaimana menanggapi temuan data yang sudah jelas arah dan tujuan serta cara menindaklanjutinya.

"Ini kan tugas menteri, level teknis pelaksanaannya. Tindak lanjut terhadap sebuah data yang kemudian perlu dikoordinasikan, perlu untuk disampaikan dalam bentuk tindakan-tindakan yang konkret," sebutnya.

Dia pun mengingatkan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kemenkeu tidak hilang begitu saja.

Atau bahkan temuan-temuan yang ada justru dipakai sebagai pintu masuk untuk melegalkan tindak kejahatan yang seharusnya ditindak.