"ASN semua pada dasar harus tahu, karena stakeholder-nya termasuk KemenpanRB dan Kemendagri. Berlaku fiksi hukum, bahwa semua warga negara termasuk ASN mengetahui adanya aturan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, aturan itu juga sudah disosialisasikan kepada seluruh ASN.

"Bahkan sudah dilakukan sosialisasi meskipun diakui proses sosialisasinya belum masif," katanya.

Jika kedapatan melanggar, ASN yang sebar medsos peserta pemilu bisa terkena sanksi, termasuk mendapatkan sanksi pidana.