RIAU24.COM -Pakar Politik Adi Prayitno mengatakan PBNU sulit untuk mengambilalih PKB dan menggeser posisi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai ketua umum (ketum), sekalipun dengan membentuk tim atau pansus untuk melancarkan rencana tersebut.

Adi menjelaskan bahwa PBNU dan PKB adalah entitas berbeda. 

PBNU diatur oleh Undang-undang (UU) Ormas, sementara PKB diatur oleh UU Partai Politik.

"Secara legal formal sulit posisi pengurus PKB diintervensi siapapun, termasuk PBNU," kata Adi dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (7/8).

"Ini yang menjelaskan kenapa PBNU dan PKB sampai hari ini bersitegang karena keduanya merupakan entitas berbeda dan satu sama yang lain tak boleh ada yang saling mengintervensi dan saling menegasi," imbuhnya.

Adi menjelaskan PBNU akan kesulitan menentukan mekanisme pengambilalihan PKB. Sebab, PBNU tidak berada dalam struktur PKB.

Muktamar adalah forum tertinggi pengambilan keputusan partai. Di forum ini juga pemilihan ketua umum PKB diselenggarakan.

"Mekanisme ambil alihnya bagaimana? Pasti sulit. Karena PBNU bukan struktur bagian PKB. Yang bisa ambil alih PKB ya tentu jika ada internal PKB yang mau melakukan itu. Kalau pihak eksternal sepertinya sangat repot," ujarnya.

Adi menyebut langkah paling memungkinkan adalah jika ada sekelompok orang dari PBNU yang juga berada di internal PKB mengadakan muktamar luar biasa.

Lalu, kata Adi, sekelompok orang itu mengajukan SK kepengurusan yang sah kepada Kemenkumham seperti yang pernah dilakukan oleh Moeldoko terhadap Demokrat.

"Yang agak ramai itu kalau tiba-tiba ada sekelompok orang yang melaksanakan muktamar PKB luar biasa, entah siapa itu kelompok orangnya, lalu mengklaim sebagai pengurus PKB yang sah dan mengajukan SK kepengurusan ke Kemenkumham. Pasti ramai. Karena kejadiannya akan seperti Demokrat," jelasnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi juga melihat PBNU akan sulit jika ingin mendongkel Cak Imin dari PKB.

Selain secara legal formal tidak memungkinkan, Asrinaldi juga menilai secara politik hal itu sulit dilakukan PBNU. Bagaimana pun, kata Asrinaldi, Cak Imin masih kuat di PKB.

"Bisa saja kader kader politiknya anu di PKB bisa saja untuk mendorong mendesak ingin melaksanakan muktamar luar biasa dengan alasan-alasan yang bisa dicarikan," kata Asrinaldi.

"Tapi kan juga tidak semudah itu bisa didorong dorong karena yang menjadi pengurus di PKB pun saya pikir orang orang Cak Imin," imbuhnya.

Hubungan PKB dan PBNU semakin memanas selama beberapa pekan terakhir.

Semakin terlihat setelah DPR membentuk Pansus Angket Haji terkait sengkarut penyelenggaraan ibadah haji 2024. 

Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengetok palu pembentukan Pansus Haji.

Pansus akan menelusuri keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang diduga mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu ke haji khusus.

Pengalihan ini dianggap anggota Pansus melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

(***)