RIAU24.COM -Pemerintah Indonesia tengah menghadapi skeptisisme publik terkait pembentukan Danantara, sebuah entitas gabungan BUMN yang digadang-gadang menjadi solusi kemakmuran ekonomi. 

Namun, banyak pihak justru melihat proyek ini sebagai langkah berisiko tinggi yang dapat mengulang kegagalan, mirip dengan tragedi kapal Titanic yang berlayar megah namun akhirnya tenggelam. 

Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai bahwa skeptisisme ini bukan tanpa alasan. 

Menurutnya, pengalaman buruk masyarakat terhadap pengelolaan BUMN sebelumnya menciptakan sinisme mendalam terhadap inisiatif ini. 

“Kita pernah melihat bagaimana BUMN dikelola dengan berbagai skandal dan ketidakefisienan. Jika sekarang semua entitas itu disatukan dalam Danantara tanpa konsep yang jelas, maka kita justru sedang membangun kapal raksasa yang mungkin akan karam lebih cepat,” ujar Rocky melalui akun YouTube-nya, Selasa (4/3/2025). 

Kekhawatiran publik semakin diperkuat dengan reputasi para pejabat yang terlibat dalam proyek ini. 

Banyak yang meragukan bahwa mereka memiliki kapabilitas untuk mengelola Danantara dengan baik, apalagi setelah berbagai kasus korupsi dan mismanajemen yang terjadi di tubuh BUMN. 

Struktur dan komposisi kepemimpinan Danantara pun masih dipertanyakan, dengan banyak pihak mempertanyakan lembaga mana yang akan memiliki kontrol utama dalam pengelolaannya. 

Secara historis, gagasan Danantara disebut-sebut berakar dari pemikiran ekonom Sumitro Djojohadikusumo di era 1980-an, yang merupakan ayah dari Presiden Prabowo Subianto. 

Saat itu, ide besar yang diusung adalah mengumpulkan modal nasional untuk membiayai koperasi dan memperkuat perekonomian rakyat. Namun, Rocky Gerung mempertanyakan apakah konsep awal ini masih relevan dalam konteks ekonomi modern yang lebih kompleks. 

“Gagasan Sumitro dulu memang menarik, tapi saat ini pertanyaannya adalah: apakah Danantara benar-benar akan menguntungkan koperasi atau justru akan menjadi alat akumulasi modal bagi kelompok tertentu?” tambah Rocky. 

Sejauh ini, pemerintah belum memberikan penjelasan yang meyakinkan mengenai bagaimana investasi Danantara akan diarahkan.

Sentimen negatif semakin menguat setelah peluncuran proyek ini, yang bertepatan dengan penurunan peringkat investasi Indonesia di mata dunia. 

Hal ini membuat investor asing mulai mempertimbangkan ulang rencana mereka untuk berinvestasi di Indonesia.

Dalam menghadapi kritik, petinggi Danantara tampak defensif, meminta masyarakat untuk menunggu dan melihat hasilnya terlebih dahulu. 

Namun, Rocky menilai bahwa respons semacam ini justru memperburuk keadaan.

"Jika pemerintah gagal mengartikulasikan bagaimana Danantara akan bekerja, maka publik hanya akan melihat proyek ini sebagai ilusi, bukan solusi,” tegasnya. 

Koordinasi komunikasi publik yang buruk dinilai menciptakan kesenjangan antara harapan Presiden Prabowo dan realitas yang dirasakan rakyat.

Sementara itu, kegagalan pemerintah dalam menjelaskan bagaimana Danantara akan mengatasi masalah fundamental BUMN juga menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek ini hanya akan menjadi instrumen bagi segelintir elite ekonomi.

Jika pemerintah tidak segera memberikan transparansi mengenai strategi Danantara, maka proyek ini akan terus mendapat penolakan dari masyarakat. 

Publik ingin melihat bukti konkret bahwa Danantara tidak hanya sekadar wacana politik, melainkan sebuah upaya nyata untuk memperbaiki sistem ekonomi Indonesia.

“Jangan sampai ini hanya jadi kapal megah yang akhirnya karam seperti Titanic. Pemerintah harus segera memberikan jawaban yang konkret, bukan hanya janji manis,” pungkas Rocky Gerung.