Kebijakan tersebut langsung mendapat sorotan luas. Publik menilai langkah itu populer karena menyentuh isu ketimpangan sosial yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Selama ini, bonus miliaran rupiah yang diterima komisaris BUMN dipandang kontras dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit.

Meski demikian, sejumlah kalangan menilai kebijakan ini baru sebatas simbolis.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah tersebut tidak akan banyak mengubah wajah oligarki yang selama ini menguasai perekonomian.

“Itu hanya gimmick moral. Serakahnomic tidak hilang dengan memotong bonus komisaris. Serakah itu ada di hulu kekuasaan, di cara negara memberi konsesi, proyek, dan rente kepada lingkaran dalam,” kata Rocky dalam sebuah diskusi publik.

Menurut Rocky, persoalan utama bukanlah tantiem semata, melainkan arsitektur kekuasaan yang membuat kekayaan negara mengalir kepada segelintir elite. Karena itu, ia menilai Prabowo baru menyentuh permukaan persoalan.

Langkah penghapusan tantiem juga dibaca sebagai “tes loyalitas” bagi komisaris. Pemerintah ingin memastikan siapa yang bersedia tetap bekerja untuk negara meski tanpa bonus tambahan, dan siapa yang mundur karena kehilangan privilese.