“Prabowo berani pada komisaris, tapi apakah berani pada taipan yang menopang kekuasaannya? Itu yang harus diuji,” ujarnya.

“Orang miskin akan bilang, bagus komisaris dipotong bonusnya. Tapi mereka tidak sadar, kekayaan negara tetap mengalir ke oligarki besar. Jadi yang terjadi hanyalah kosmetik, bukan reformasi,” katanya.

Dalam pandangan Rocky, keputusan Prabowo justru bisa dilihat sebagai strategi politik untuk membeli legitimasi sosial dengan harga murah.

“Gestur moral seperti ini memberi efek psikologis bahwa rakyat didengar. Tetapi itu ibarat obat bius, bukan obat penyembuh. Rakyat jadi tenang sesaat, padahal sakitnya tetap ada,” ujar dia.

Ia pun menegaskan, jika Prabowo sungguh ingin melawan budaya serakahnomic, maka fokus tidak boleh berhenti di BUMN saja.

“Lawan oligarki di balik proyek-proyek besar. Tagih pajak progresif kepada kelompok superkaya. Hentikan politik konsesi yang jadi mesin rente. Itu baru keberanian. Kalau hanya potong tantiem, itu sekadar gimik untuk tepuk tangan,” kata Rocky.