Prinsip itu menurutnya harus jadi dasar kebijakan pemerintah. “Kalau semuanya dikapling, lalu rakyat disuruh menonton dari pinggir, itu bukan keadilan, itu perampasan,” tegas Rocky.

Kisah hutan dan konsesi di Riau bukan sekadar isu lokal. Ia punya resonansi politik nasional. Dinasti politik yang dianggap melestarikan oligarki—dengan simbol Gibran di kursi wapres—mendapat kritik keras karena gagal membenahi akar masalah di daerah kaya SDA seperti Riau.

Bagi Presiden Prabowo Subianto, keberanian mengaudit konsesi di Riau akan menjadi ujian awal. Jika berani, ia bisa membuktikan bahwa pemerintahannya tidak sekadar melanjutkan warisan Jokowi, melainkan membawa arah baru. Jika tidak, kekecewaan di daerah bisa berubah menjadi bahan bakar isu pemakzulan yang kini berembus di Senayan.

Menyelesaikan persoalan agraria dan ekologi Riau jelas bukan tugas mudah. Tapi tanpa keberanian, luka lama akan terus terbuka: hutan rusak, satwa terancam punah, masyarakat adat terusir, dan ribuan keluarga kehilangan sumber nafkah.

“Pemerintahan ini harus memilih: berpihak pada rakyat atau oligarki. Audit konsesi adalah pintu masuk, Riau adalah batu ujinya,” kata Rocky.

Isu DPR boleh saja riuh, isu pemakzulan bisa saja diperdebatkan, tapi di Riau, soal hidup dan mati manusia serta alam sedang dipertaruhkan.