RIAU24.COM -  Sejumlah kejadian di lingkungan Partai Hanura, diungkap mantan Ketua Umum Hanura Wiranto.  Setelah menyatakan mundur dari Ketua Dewan Pembina Hanura, ia kemudian kembali meminta Oesman Sapta Odang (OSO) mundur dari posisi ketua umum sesuai dengan pakta integritas yang telah disepakatinya.

Hal itu dilontarkannya saat jumpa pers yang digelar Rabu 18 Desember 2019 siang tadi di Hotel Atlet Century, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Wiranto menegaskan kekuasaan Hanura seharusnya ada padanya, bukan OSO.

Dalam jumpa pers itu, Wiranto mengawali dengan cerita bagaimana dia menyerahkan posisinya sebagai Ketua Umum Hanura kepada OSO. Dikatakannya, ia harus mundur dari Ketum Hanura lantaran dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam pada 2016.

"Maka kemudian kita mengadakan satu acara namanya Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) di Bambu Apus. Di sana kita mengundang saudara OSO untuk menjadi salah satu calon yang mengganti saya," terangnya, dilansir detik. 

Wiranto pun mengakui dia merekayasa Munaslub ketika itu, agar OSO terpilih sebagai ketum. Namun ada catatan yang diberikan Wiranto kepada OSO.

"Saya buat aklamasi maka ketum terpilih OSO. Dengan catatan, nah catatan ini yang saya sampaikan saya akan bicara hati ke hati, bukan rekayasa, bukan bohong. Saksinya ada, Pak Jenderal Subagyo (Subagyo HS) dan Pak Jenderal Chairuddin (Chairuddin Ismail), jadi semua mendengarkan," jelas Wiranto.

Catatan yang dimaksud adalah soal adanya posisi baru di Hanura, meski sebenarnya tidak ada dalam AD/ART. Posisi itu adalah Ketua Dewan Pembina Partai. Menurut Wiranto, kekuasaan di partai yang tadinya di ketum akan dibawa ke ketua dewan pembina, dalam hal ini dirinya.

"Bahwa beliau akan menggantikan saya, semua kekuasaan di ketum dibawa ke ketua dewan pembina, saya diangkat ketua dewan pembina. Jadi, semua kekuasaan yang ada di ketum yang bersifat strategis diangkat ke dewan pembina, (OSO menyatakan) ya setuju," sebutnya.

Selain itu, Wiranto mengungkap soal adanya pakta integritas yang diteken OSO. Ada beberapa poin yang harus dilakukan OSO terkait peningkatan partai dan apabila tidak tercapai, maka ia harus mundur dari posisi ketum.

"Beliau hanya menjabat sebagai ketum janjinya waktu itu hanya sampe 2019, Subgayo ada. Juga ingin tunduk kepada AD/RT, akan menjaga soliditas partai, akan menambah suara di DPR pada pemilu yang akan datang, akan memasukkan temen-temen di DPD untuk menjadi caleg Hanura, paling tidak 36 orang, malah ditambah menjadi 50 orang, Pak Subagyo dengar sendiri," urai Wiranto.

"Kalau sampai itu tidak ditaati, maka saudara OSO sebagai ketum akan secara tulus dan ikhlas tanpa paksaan mengundurkan diri sebagai Ketum Hanura. Nah, komitmen itu dituangkan di dalam namanya pakta integritas, jadi bukan ngarang ya," imbuh Ketua Wantimpres itu.

Di Pemilu 2019, Hanura tak lagi masuk DPR karena tidak mencapai ambang batas parlemen. Untuk itu, Wiranto meminta OSO memenuhi komitmen pakta integritas tersebut. Pihaknya sudah menyurati OSO untuk mendapatkan klarifikasi perihal pelaksanaan pakta integritas itu. Namun respons OSO tak sesuai dengan harapan Wiranto.

Bantah Jual Rp200 Miliar 
Dalam kesempatan itu, Wiranto juga membantah tudingan yang menyebutkan dirinya menjual Partai Hanura kepada OSO sebesar Rp200 miliar. 

"Pada saat saya menyerahkan jabatan ketua umum dari saya ke OSO timbul isu, Pak Wiranto jual partai ini, Pak Wiranto dapat Rp 200 miliar, ampun deh besar sekali," tegas Wiranto.

"Saya katakan di sini, demi Allah tidak sepeser pun saya terima duit dari OSO, bahkan saya larang kita minta uang dari OSO," ujarnya lagi. ***