RIAU24.COM - JAKARTA- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, penundaan kenaikan iuran BPJS sebagai langkah pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola ekonomi pada 2020.

Sebab, ada hal yang harus diperhatikan pemerintah terutama di sektor konsumsi domestik yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi.

zxc1

Menurut Bamsoet, demi menjaga kekuatan konsumsi domestik maka pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang berpotensi melemahkan daya beli masyarakat.

"Seperti rencana kebijakan menaikkan iuran BPJS misalnya, kalau masih bisa ditunda, tak ada salahnya jika diterapkan di kemudian hari," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (30/12/2019).

zxc2

Kemudian, kata Bamsoet, hal yang sama juga harus dipikirkan adalah kebijakan  yang berpotensi menaikkan harga barang dan jasa. "Ini pun hendaknya dipertimbangkan dengan matang dan jangan dipaksakan," tuturnya.

Namun demikian, Bamsoet menilai, apa yang sudah dilakukan pemerintah seperti mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen patut diapresiasi.

Karena menurutnya, ini adalah indikator dalam menumbuh kembangkan optimisme publik. Walaupun, masih ada sejumlah ketidakpastian global yang akan dihadapi pasca 2020.

Seperti berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat (AS) versus China dan peristiwa kerumitan pemisahan Inggris dari perekonomian atau pasar tunggal UE (Uni Eropa) atau Brexit.

Selanjutnya, kisruh mengenai keberlanjutan proses pemakzulan Presiden AS Donald Trump dan pemilihan Presiden AS pada November 2020.

"Karena faktor-faktor ketidakpastian global itu, menjadi sangat layak untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar  tetap bermain aman sepanjang tahun 2020, yakni kebijakan pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian," ujar Bambang.

"Bukankah dengan semangat pengelolaan yang berhati-hati sepanjang 2019 Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan 5,02 persen," lanjut dia. (R24/Bisma)