Ketua MPR Sarankan Pemerintah Pikir Ulang Untuk Menaikan Iuran BPJS
RIAU24.COM - JAKARTA- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, penundaan kenaikan iuran BPJS sebagai langkah pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola ekonomi pada 2020.
Sebab, ada hal yang harus diperhatikan pemerintah terutama di sektor konsumsi domestik yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi.
zxc1
Menurut Bamsoet, demi menjaga kekuatan konsumsi domestik maka pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang berpotensi melemahkan daya beli masyarakat.
zxc2
Kemudian, kata Bamsoet, hal yang sama juga harus dipikirkan adalah kebijakan yang berpotensi menaikkan harga barang dan jasa. "Ini pun hendaknya dipertimbangkan dengan matang dan jangan dipaksakan," tuturnya.
Namun demikian, Bamsoet menilai, apa yang sudah dilakukan pemerintah seperti mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen patut diapresiasi.
Seperti berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat (AS) versus China dan peristiwa kerumitan pemisahan Inggris dari perekonomian atau pasar tunggal UE (Uni Eropa) atau Brexit.
Selanjutnya, kisruh mengenai keberlanjutan proses pemakzulan Presiden AS Donald Trump dan pemilihan Presiden AS pada November 2020.
"Karena faktor-faktor ketidakpastian global itu, menjadi sangat layak untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar tetap bermain aman sepanjang tahun 2020, yakni kebijakan pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian," ujar Bambang.
"Bukankah dengan semangat pengelolaan yang berhati-hati sepanjang 2019 Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan 5,02 persen," lanjut dia. (R24/Bisma)