RIAU24.COM - JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan diminta untuk lebih serius dalam mencegah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Ibu kota.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI, Fraksi PPP Muh Aras, Jakarta adalah ibu kota bersama. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat bisa duduk bersama, melakukan penelitian, mendatangkan ahli untuk bisa menangani banjir di Ibu Kota dan mencegahnya di kemudian hari.

zxc1

"Kami mengapresiasi langkah Gubernur Anies Baswedan yang gigih dalam mengatasi banjir di Jakarta, terutama dalam proses membantu penanganan banjir di Jakarta. Terutama dengan dikeluarkannya 9 poin arahan gubernur," jelas Aras dalam keterangan persnya, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Tetapi, kata Aras, beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta terihat kurang serius dalam proses pencegahan banjir yang tiap tahun terjadi di Ibu Kota Jakarta.

"Seharusnya, jika mau serius, rentan waktu dari sekitar bulan April hingga Agustus itu sudah cukup untuk mempersiapkan Jakarta tidak banjir saat musim hujan datang," ungkapnya.

zxc2

Diantara yang harusnya diperhatikan oleh Pemprov DKI, kata Aras, adalah bagaimana dengan normalisasi dan naturalisasi sungai-sungai/saluran-saluran air.

Menurutnya penyebab adanya banjir yang  menggenangi permukiman warga, jalanan vital, beberapa underpass, dan juga jalan tol. "Ini tentu dikarenakan ada yang salah dengan sistem drainase Ibu Kota," jelasnya.

Aras menyebutkan, banjir yang terjadi saat ini kan disebabkan oleh hujan, artinya banjir lokal bukan banjir kiriman. "Seharusnya, banjir seperti ini sangat bisa diantisipasi dengan sistem pencegahan banjir yang baik," jelasnya. (R24/Bisma)