Namun, Abuza juga menganggap tanggapan negara-negara tersebut memiliki kesamaan: kekuatan militer mereka sebagian besar berbasis darat, meskipun ada peningkatan ancaman maritim. “Tidak ada negara yang memiliki sumber daya angkatan laut atau penjaga pantai mereka secara memadai, dan China mengambil keuntungan penuh dari itu,” katanya.

Aspek lain yang dapat menjadi pertimbangan kedua negara adalah sifat dari berbagai sengketa di Laut Cina Selatan. Yan Yan, direktur Research Center of Oceans Law and Policy di National Institute for South China Sea Studies, mengatakan, lokasi proyek minyak dan gas Malaysia menjadi sasaran sejumlah klaim yang tumpang tindih, yang melibatkan China, Vietnam, Malaysia, dan China. Brunei dan Filipina.

“Sebelum batas laut akhirnya diselesaikan, setiap negara memiliki klaim yurisdiksinya sendiri atas wilayah itu. Dengan demikian, pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi migas Malaysia sebenarnya merupakan tindakan sepihak di wilayah yang disengketakan,” kata Yan Yan.

Dia mengatakan sebelum masalah perbatasan diselesaikan, "tindakan sepihak dari negara penuntut di perairan yang diperebutkan merupakan pelanggaran terhadap hak kedaulatan pihak lain, yang juga dapat mempengaruhi hasil penyelesaian sengketa akhir".

“Itu sebabnya Vietnam juga mengirimkan kapal penegak hukum di sekitar rig minyak dan gas Malaysia sesekali,” kata Yan Yan.

Indonesia berada dalam posisi yang sedikit berbeda karena gagal untuk berhadapan langsung dengan Beijing terkait hak penangkapan ikan di sekitar Natuna. Pulau-pulau itu sendiri berada tepat di luar sembilan garis putus-putus yang digunakan Beijing untuk menandai klaimnya atas sekitar 90 persen Laut Cina Selatan.