RIAU24.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengomentari usulan dimajukannya jadwal penyelenggaran Pilkada Serentak 2024.

Usulan tersebut merupakan hasil dari diskusi partai politik (parpol), pengamat, hingga pemerintah dikutip dari inilah.com, Rabu 6 September 2023.

Tito menilai, usulan tersebut merupakan masukan rasional dan dapat dieksekusi oleh para lembaga penyelenggara pemilu.

Menurutnya, jika Pilkada digelar 27 November 2024, maka pelantikan para kepala daerah terpilih bakal sulit untuk digelar 1 Januari 2025.

Alasannya karena butuh waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Sehingga jarak pelantikan kepala daerah dengan presiden akan semakin jauh.

Selain itu, kepala daerah harus segera diisi pejabat definitif.

"Pengalaman kita, ada sengketa, ada proses di KPU. Paling tidak sebagian selesai itu 3 bulan. Kalau mau 3 bulan, kalau dimundurkan maka akan makin jauh jarak pelantikan presiden dengan kepala daerah," sebutnya.

Dia yakin hal itu yang menjadi penyebab usulan Pilkada dimajukan. Padahal, jika ingin menggelar pelantikan 1 Januari 2025, maka September merupakan waktu yang tepat untuk Pilkada.

"Kalau mau dekat justru idenya, dari teman-teman loh ya, dari teman-teman parpol, dari pengamat, justru dimajukan. Dimajukan ke tiga bulan dari 1 Januari. Dihitung lah Desember, November, Oktober, September lah the right time. September itu waktu yang dianggap cocok," sebutnya.