Bagi Dedi, permasalahan ini bukan hanya soal rendahnya tingkat kepuasan, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih fundamental — yakni kepercayaan publik. 

“Ada dua hal,” ujarnya, “kepuasan itu muncul ketika program terasa, sementara kepercayaan terbentuk lebih dulu, bahkan sebelum program berjalan. Untuk Gibran, kepercayaan itu sudah bermasalah sejak awal.”

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kepercayaan publik adalah modal sosial utama bagi pejabat publik. Tanpa itu, semua program dan kebijakan akan kehilangan daya dukung. 

“Maka program apa pun yang dikeluarkan akan sulit memperoleh respon positif publik karena fondasi kepercayaannya belum terbentuk,” ujarnya lagi.

Fenomena ini, lanjut Dedi, berpotensi menjadi beban politik, bukan hanya bagi Gibran, tetapi juga bagi Presiden Prabowo. 

“Secara politis ya, ini bisa jadi beban,” katanya. “Karena sistem pemerintahan demokrasi memerlukan kepercayaan publik supaya kebijakan mendapat dukungan. Jika wakil presiden tidak mendapat kepercayaan, maka walaupun presiden disenangi, tetap ada elemen yang mengecilkan efektivitas pemerintahan.”